INFO TERKINI ■ Kota Bontang tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Proyeksi APBD 2026 yang terkoreksi ke angka Rp1,99 Triliun bukan sekadar angka di atas kertas; ini adalah sinyal peringatan dini.
Dengan penyusutan dana transfer pusat hingga nyaris 55%, Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Bontang dituntut untuk tidak lagi sekadar "menghabiskan anggaran", melainkan "mengelola prioritas."
Mengunci Kebutuhan Dasar, Bukan Keinginan
Dalam situasi fiskal yang menyempit, saran dari Bontang Leaders Forum (BLF) menjadi sangat relevan: Skala prioritas harus aspiratif dan partisipatif. Ketika ruang gerak finansial terbatas, suara masyarakat dari bawah (bottom-up) adalah kompas terbaik.
Penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan degradasi kualitas hidup warga. Fokus pada penanganan banjir melalui penataan drainase dan pemenuhan air bersih adalah harga mati.
Begitu juga di sektor kesehatan dan pendidikan. Optimalisasi RS tipe D serta layanan kesehatan di wilayah terpencil harus dipastikan tetap berjalan "Prima".
Di sektor pendidikan, peralihan skema kartu pintar ke sistem baru harus dieksekusi dengan presisi. Jangan sampai ada lagi drama keterlambatan perlengkapan sekolah yang justru menambah beban ekonomi orang tua di tengah situasi sulit.
Keberanian Rasionalisasi: Sebuah Langkah Tepat
Langkah Pemkot dan DPRD melakukan rasionalisasi patut diapresiasi. Keputusan menunda proyek fisik yang tidak mendesak—seperti revitalisasi Danau Kanaan—adalah bukti adanya kedewasaan dalam berpolitik anggaran.
Memaksakan proyek mercusuar di tengah defisit hanya akan menciptakan monumen yang mengabaikan perut rakyat.
Selain itu, efisiensi belanja operasional seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat seremonial harus benar-benar dipangkas, bukan sekadar dipindahkan akunnya.
Setiap rupiah yang dihemat dari perjalanan dinas adalah tambahan modal bagi program pro-rakyat.
Menghadapi "Hantu" PHK dan Isu Lingkungan
Catatan kritis BLF mengenai isu strategis 2026-2027 tidak boleh dipandang sebelah mata.
Penurunan sektor pertambangan yang berujung pada ancaman PHK adalah bom waktu. Penguatan UMKM dan jaring pengaman sosial harus disiapkan sejak sekarang.
Bontang tidak bisa lagi hanya bergantung pada industri besar; diversifikasi ekonomi lokal adalah satu-satunya jalan keluar.
Terakhir, pembangunan di wilayah industri (buffer zone) tetap harus berpijak pada keberlanjutan lingkungan. Kesejahteraan warga lokal jangan sampai dikorbankan demi mengejar target investasi.
Kesimpulan
APBD 2026 yang rendah adalah ujian bagi kepemimpinan di Kota Taman. Jika Pemkot dan DPRD mampu konsisten menjalankan perencanaan yang partisipatif dan inovatif dalam menggali PAD (Target Rp395 Miliar), maka badai fiskal ini justru akan melahirkan birokrasi yang lebih efisien dan tangguh.
Fokusnya jelas: Pastikan pelayanan dasar tidak lumpuh dan kesempatan kerja tetap terbuka. Bontang mungkin sedang kekurangan uang, tapi ia tidak boleh kekurangan gagasan dan empati kepada warganya.
Penulis : Jusmin
Berdasarkan Catatan Ekosatrya, Founder BLF)
0 Komentar