INFO TETKINI - BONTANG – Bontang Leaders Forum (BLF) melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah saat ini.
Forum tersebut menilai bahwa orientasi program pembangunan masih terlalu condong pada akomodasi kepentingan politis dibandingkan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan.
Dalam analisisnya, BLF menyoroti adanya kesenjangan yang nyata antara proyek-proyek fisik yang digencarkan pemerintah dengan realitas kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Prioritas Pembangunan yang Perlu Dievaluasi
BLF menggarisbawahi beberapa poin krusial yang dianggap sebagai indikasi ketimpangan prioritas :
Infrastruktur vs. Kebutuhan Dasar: Meskipun pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, atau jalan tol diakui penting untuk konektivitas, BLF menilai proyek-proyek tersebut seringkali bukan menjadi urgensi utama.
Kebutuhan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan ketersediaan air bersih seharusnya menjadi fokus yang jauh lebih utama.
Akselerasi Politik di Balik Proyek : Terdapat kekhawatiran bahwa akselerasi berbagai program pembangunan lebih bertujuan untuk menciptakan citra
"pemerintah yang bekerja" di mata massa akar rumput, guna meraih dukungan politik. Langkah ini dinilai mengabaikan masalah substantif seperti kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Perencanaan yang Lepas dari Realita : BLF menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya menjadi simbol kemajuan fisik.
Fokus harus dialihkan pada Pembangunan Manusia, Inklusivitas Ekonomi, dan Pemenuhan Layanan Publik Dasar.
Menuntut Perubahan Paradigma
Guna mengatasi benturan antara efektivitas program dengan efisiensi anggaran, BLF menawarkan tiga solusi strategis untuk memperbaiki tata kelola pembangunan:
Partisipasi Masyarakat yang
Bermakna : Mengubah mekanisme partisipasi seperti Musrenbang agar tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar menyerap aspirasi warga.
Perencanaan Berbasis Data : Menghentikan perencanaan yang hanya didasarkan pada asumsi atau target politik, dan menggantinya dengan perencanaan yang berlandaskan data empiris.
Optimalisasi BAPPERIDA : Memperkuat peran Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai think tank daerah.
BAPPERIDA diharapkan mampu memastikan kebijakan pembangunan bersifat objektif, berbasis penelitian, serta sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nyata masyarakat.
Meskipun BLF mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan, mereka berharap ada evaluasi mendasar agar pembangunan tidak hanya mengejar angka atau simbol, tetapi benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Bontang.
(Jusmin/red)
0 Komentar