INFO TERKINI ■ BONTANG – Destinasi ikonik Pulau Beras Basah kini berada di ambang transformasi besar. DPC Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) Kota Bontang resmi merilis kajian strategis mengenai optimalisasi aset daerah yang mengedepankan kemandirian fiskal. Konsep ini menawarkan solusi berani: mengubah aset administratif menjadi aset produktif tanpa menyentuh dana APBD.
Ketua DPC MASATA Kota Bontang, Eko Satrya, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi penghalang bagi kemajuan pariwisata.
Menurutnya, Pulau Beras Basah adalah "raksasa tidur" yang selama ini belum dikelola secara maksimal untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BUMD Pariwisata sebagai Mesin Ekonomi
Solusi utama yang ditawarkan MASATA adalah pembentukan BUMD Pariwisata. Berbeda dengan opsi privatisasi atau penyerahan penuh kepada pihak swasta yang sering memicu isu pengalihan aset, BUMD diposisikan sebagai operator profesional yang tetap berada di bawah kendali penuh Pemerintah Kota.
"Pemerintah tidak menjual aset daerah. Melalui BUMD, kita mengelola aset secara profesional untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Kita ingin bergerak secepat swasta, namun dengan kontrol penuh pemerintah," ujar Eko Satrya.
Strategi Ekonomi Terintegrasi
Dalam kajian tersebut, BUMD Pariwisata diproyeksikan tidak hanya sekadar menarik retribusi tiket digital di Beras Basah, tetapi juga menjadi holding pariwisata yang membawahi beberapa unit bisnis strategis:
Manajemen Destinasi: Pengelolaan terpadu fasilitas, UMKM terkurasi, dan penyelenggaraan event/festival skala besar.
Unit Travel & Tour: Menangkap potensi belanja pemerintah (tiket perjalanan dinas, hotel, rental) agar perputaran uang tidak keluar daerah, melainkan masuk kembali ke kas daerah.
Paket Wisata Terintegrasi: Menghubungkan Beras Basah dengan destinasi regional seperti Mangrove, Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga Kepulauan Derawan.
Menepis Isu Privatisasi Melalui Kolaborasi Pentahelix
Salah satu poin krusial dalam kajian ini adalah tetap menjaga status Beras Basah sebagai wisata rakyat. Dengan skema BUMD, risiko praktik KKN dengan pihak tertentu dapat ditekan karena pengelolaannya bersifat transparan dan berorientasi pada dividen daerah.
MASATA mengusulkan model Kolaborasi Pentahelix, di mana Pemerintah bertindak sebagai pengendali, akademisi sebagai penyusun strategi, komunitas sebagai mitra pendukung, media sebagai promotor, dan dunia usaha sebagai penggerak ekonomi.
Keuntungan Multi-Efek bagi Bontang
Jika model ini diterapkan, Pemerintah Kota Bontang diprediksi akan mendapatkan keuntungan berlapis:
Peningkatan PAD dari dividen keuntungan BUMD, bukan hanya dari pajak.
Efisiensi Anggaran, karena biaya operasional dan pengembangan aset tidak lagi membebani APBD.
Penguatan Ekonomi Lokal, dengan terciptanya lapangan kerja baru bagi warga lokal dan ekosistem bagi UMKM.
"Pengelolaan Pulau Beras Basah oleh BUMD akan menjadi tonggak perubahan. Dari aset yang sebelumnya dianggap beban biaya perawatan, menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan," tutup Eko Satrya.
Melalui naskah kajian ini, DPC MASATA Kota Bontang berharap Pemerintah Kota segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan transformasi ini demi masa depan pariwisata Bontang yang lebih mandiri dan berdaya saing global.
(Jusmin)
0 Komentar