INFO TERKINI ,🕳️ SOPPENG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian daerah. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Kamis (1/10/2026).
Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan penyerahan bantuan pemerintah secara simbolis untuk program OPLAH Non-Rawa seluas 8.315,58 hektare dengan total anggaran mencapai sekitar Rp38 miliar. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BP-LIP) Kelas I Makassar, Dr. Rustan Massinai, S.TP., M.Sc., kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E.
Dalam sambutannya, Kepala BP-LIP Makassar, Dr. Rustan Massinai, menegaskan bahwa bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian ini merupakan amanah yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Ia mengimbau seluruh kelompok tani penerima manfaat untuk tertib dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran. Setiap pengeluaran harus disertai bukti yang sah, dan laporan pertanggungjawaban di setiap tahapan wajib diselesaikan sebelum melangkah ke proses pencairan berikutnya.
“Bantuan ini harus dimanfaatkan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Audit atau pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Kami minta pelaksanaan terbebas dari berbagai penyimpangan seperti mark-up, pengarahan pembelian, maupun penggunaan dana di luar peruntukan,” tegas Rustan.
Ia menambahkan, pelaksanaan OPLAH di lapangan akan mendapatkan pendampingan ketat dari penyuluh, pengawas, konsultan individu, hingga unsur aparat penegak hukum (APH).
Sementara itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, serta BP-LIP Kelas I Makassar atas dukungan besar bagi kemajuan pertanian di Soppeng.
Bupati mengungkapkan, pengembangan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada perluasan areal tanam, tetapi juga harus dibarengi peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem pengairan, serta penguatan infrastruktur.
Salah satu program pendukung yang sedang didorong Pemkab Soppeng adalah penguatan sistem pompanisasi melalui program Listrik Masuk Sawah untuk menjamin ketersediaan air dan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).
“Program OPLAH Non-Rawa ini menggunakan pola Swakelola Tipe IV, di mana kelompok tani diberikan kepercayaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan. Oleh karena itu, ketepatan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) serta tertib administrasi harus benar-benar dijaga,” ujar Bupati.
Bupati Suwardi Haseng juga mengingatkan bahwa seluruh anggaran yang dikucurkan merupakan uang rakyat yang harus kembali untuk kesejahteraan rakyat, khususnya para petani.
“Anggaran ini adalah uang rakyat. Harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh ada pemotongan hak petani atau laporan fiktif. Saya minta seluruh pihak melakukan pengawasan secara ketat agar program ini berjalan transparan dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Soppeng, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan beserta jajaran, para Koordinator BPP dan PPL, Manajer PLN Wilayah Soppeng dan Pajalesang, pengawas kegiatan, serta para ketua dan pengurus kelompok tani penerima program.
(Red)
0 Komentar