INFO TERKINI 🕳️ Bontang – Maraknya kasus kehamilan pada anak di bawah umur di Kota Bontang memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Merespons kondisi tersebut, Komisi A DPRD Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor di kantor DPRD Bontang pada Kamis (9/7/2026) guna merumuskan langkah konkret pencegahan.
Rapat strategis ini menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Kota Bontang
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bontang
Tokoh lintas agama
Bukan Sekadar Isu Kesehatan, tapi Masalah Sosial Bersama
Sekretaris Komisi A DPRD
Bontang, Saeful Rizal, menegaskan bahwa persoalan kehamilan usia dini tidak boleh dipandang sebelah mata atau hanya dibebankan pada sektor kesehatan dan pendidikan saja.
Menurutnya, fenomena ini adalah masalah sosial kompleks yang membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun lingkungan yang aman bagi remaja.
“Kondisi ini memprihatinkan, semuanya harus memberi perhatian maksimal ke anak, sebab siapa saja bisa jadi korban,” ujar Saeful.
Soroti Pentingnya Karakter dan Jam Pelajaran Agama
Dalam forum tersebut, berbagai masukan krusial datang dari para tokoh agama. Mereka sepakat bahwa benteng utama dari perilaku berisiko pada remaja adalah penguatan moral dan spiritual.
Mulkan Adzino (Ketua FKUB Bontang): Menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga harus gencar memberikan pembinaan keagamaan dan memfasilitasi ruang kegiatan positif bagi remaja.
Pendeta Philipus Tobiyang: Menyoroti masih minimnya porsi pendidikan agama di sekolah-sekolah saat ini. Ia mendorong adanya penambahan jam pelajaran agama guna meningkatkan pemahaman dan keimanan generasi muda.
Rekomendasi RDP Siap Dikawal ke Pemerintah Kota
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Saeful Rizal memastikan bahwa RDP ini tidak akan berakhir sebagai sekadar forum diskusi atau "omon-omon" belaka. Komisi A berkomitmen mengawal seluruh rekomendasi yang lahir dari rapat ini untuk dijadikan bahan kebijakan strategis Pemerintah Kota Bontang.
“Komisi A akan berdiskusi dulu terkait masukan-masukan di RDP. Bagaimana hasilnya, kita lihat nanti,” pungkas Saeful.
(Jusmin)
0 Komentar