INFO TERKINI ■ TAKALAR - Kondisi Jalan Damme-Lanyara yang menghubungkan wilayah Kelurahan Pattene dan Desa Moncongkomba kembali menjadi sorotan publik. Jalan yang telah puluhan tahun tak tersentuh perbaikan signifikan itu dinilai semakin memprihatinkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Masyarakat setempat mengaku resah. Selain menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi, kondisi jalan yang rusak parah juga memperbesar risiko kecelakaan, terutama saat musim hujan. Usulan perbaikan yang telah disampaikan selama beberapa tahun terakhir belum juga terealisasi.
Merespons kondisi tersebut, para pemuda yang tergabung dalam organisasi PAGORA 40 menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Takalar. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Jenderal Lapangan, Risal Keca, bersama Koordinator Lapangan, Ryan Anugrah.
Dalam orasinya, Risal Keca mempertanyakan kejelasan tahapan pengusulan perbaikan Jalan Damme–Lanyara.
“Kami ingin kepastian. Sudah sampai di mana tahapan pengusulan jalan Damme-Lanyara ini? Masyarakat menunggu, dan kondisi jalan semakin memprihatinkan,” tegasnya di hadapan pihak dinas.
Aksi tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinas PUPR bersama sejumlah pejabat, termasuk Kepala Bidang Bina Marga. Dalam pertemuan itu, pihak dinas menjelaskan bahwa usulan perbaikan jalan tersebut telah diajukan setiap tahun.
“Kami sudah mengusulkan tiap tahunnya. Namun, kemampuan anggaran daerah belum mampu menanggulangi kebutuhan biaya perbaikan Jalan Damme-Lanyara. Kami sangat berterima kasih kepada adik-adik sekalian dan mari kita sama-sama mengawal aspirasi ini ke pemerintah provinsi maupun pusat,” ujar Kepala Dinas.
Kabid Bina Marga menambahkan bahwa hasil pengukuran menunjukkan panjang jalan mencapai 7,1 kilometer dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp20 miliar.
Tidak berhenti di Kantor PUPR, massa PAGORA 40 juga melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Kabupaten Takalar. Di sana, mereka diterima oleh tiga anggota dewan dari fraksi Golkar, PDIP, dan PKS dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III.
Dalam forum tersebut, perwakilan Komisi III menyampaikan bahwa persoalan keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama.
“Kami dari Komisi III selalu mendiskusikan dan mencari alternatif terkait anggaran perbaikan jalan di Kabupaten Takalar. Bukan hanya Jalan Damme-Lanyara yang membutuhkan perhatian, tetapi juga jalan di 12 kecamatan lainnya. Sementara kemampuan anggaran daerah saat ini hanya mampu mengerjakan sekitar 8 kilometer per tahun,” jelas salah satu anggota dewan.
Meski demikian, masyarakat berharap persoalan ini tidak lagi berlarut-larut. Jalan Damme-Lanyara bukan sekadar akses penghubung, tetapi urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi warga. Kerusakan yang terus dibiarkan dikhawatirkan semakin memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi cerminan bahwa suara masyarakat masih terus menggaung, menuntut perhatian serius pemerintah daerah. Harapannya sederhana namun mendasar: akses jalan yang layak, aman, dan manusiawi.
Kini, publik menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Takalar-bukan sekadar janji atau pengusulan berulang-melainkan realisasi nyata demi kepentingan masyarakat luas.
(Dir)
0 Komentar