INFO TERKINI 🍙 SOPPENG – Suasana santai menyelimuti Warkop Bos 2 di kawasan eks Pelataran Terminal Soppeng, Jalan Pemuda, pada Kamis malam (15/1/2026).
Di tengah aroma kopi dan riuhnya suasana malam Jumat, jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (Laki) Kabupaten Soppeng terlihat duduk melingkar mendiskusikan isu serius.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPC Laki Soppeng, Rusli, SH, bersama jajaran Dewan Penasehat.
Meski dilakukan di tempat terbuka milik Sarjan tersebut, poin-poin yang dibahas sangat krusial, yakni mengenai penguatan langkah pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Soppeng.
Komitmen Pengawasan Partisipatif
Rusli, SH menyampaikan bahwa diskusi santai ini merupakan bagian dari koordinasi rutin untuk memetakan potensi kerawanan anggaran di daerah. Menurutnya, pencegahan jauh lebih efektif daripada penindakan.
"Korupsi bukan hanya soal penindakan hukum, tapi bagaimana kita membangun sistem pencegahan yang ketat sejak dini.
Kami di Laki Soppeng berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus pengawas bagi jalannya roda pemerintahan di Pemda Soppeng," ujar Rusli di sela-sela seruput kopinya.
Fokus Utama Pencegahan
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut antara lain:
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa: Memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan sesuai prosedur tanpa ada praktik 'main mata'.
Pengawasan Dana Hibah dan Bansos: Agar penyaluran tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Edukasi Anti Korupsi: Mendorong budaya integritas di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bekerja sesuai koridor hukum.
Warkop Sebagai Ruang Diskusi Rakyat
Pemilihan Warkop Bos 2 sebagai lokasi pertemuan bukan tanpa alasan. Dewan Penasehat Laki Soppeng menilai bahwa isu anti-korupsi harus dibawa ke ruang publik agar masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan.
"Kami ingin menunjukkan bahwa pengawasan itu tidak harus formal di kantor.
Di warkop pun kita bisa menghasilkan gagasan besar untuk menjaga uang rakyat agar tetap digunakan bagi kesejahteraan masyarakat Soppeng," tambah salah satu anggota Dewan Penasehat.
Pertemuan tersebut berakhir menjelang tengah malam dengan kesepakatan bahwa Laki Soppeng akan terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Bumi Latemmamala.
(*)
0 Komentar