INFO TERKINI 📷 Jakarta - MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan rencana pemerintah menekan subsidi listrik tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. Salah satu yang tengah dibahas adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) lain yang lebih efisien.
“Waktu di Hambalang kemarin, ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik dengan penggunaan PLTS Surya. Tapi harganya masih agak tinggi," ujar Purbaya seusai rapat dengan Presiden pada Jumat malam, 19 September 2025, seperti dikutip dari Antara. "Sekarang sedang dicari teknologi baru supaya harga produksinya mendekati harga murah sekarang, sehingga subsidi bisa mengecil atau hilang.”
Ia menggarisbawahi kebijakan pengurangan subsidi listrik ini nantinya agar tidak sampai berujung pada kenaikan tarif listrik masyarakat. “Tujuannya itu. Kalau subsidi berkurang, bukan dinaikkan harganya, tapi dicari sumber listrik yang biayanya murah,” katanya. Ia juga membantah menepis anggapan pemerintah sengaja memancing isu kenaikan tarif.
“Maunya subsidi itu hilang semua, tapi nggak segampang itu. Saya sudah lihat desain PLTS yang menjanjikan, tapi hitungannya belum selesai. Masih harus dikerjakan lagi,” katanya.
Purbaya yakin tiap kebijakan yang akan diarahkan pada penyediaan listrik lebih murah dan berkelanjutan bakal turut menjaga daya beli masyarakat.
Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi XII DPR telah menyepakati Asumsi Dasar Sektor ESDM Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, di antaranya terkait dengan nilai subsidi listrik. Adapun subsidi listrik pada tahun 2026 dipatok sebesar Rp 101,72 triliun atau naik ketimbang alokasi 2025 yang sebesar Rp 87,72 triliun.
Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai anggaran subsidi tersebut berpotensi tidak tepat sasaran dan mendorong terjadinya defisit anggaran. Apalagi jika kurs rupiah terus melemah, subsidi listrik bisa lebih melonjak.
Ia juga menyoroti kenaikan subsidi listrik tak mencerminkan keadilan distribusi fiskal dan efektivitas kebijakan publik. Ibaratnya, subsidi listrik seperti selimut di musim dingin yang seharusnya hanya dipakai oleh mereka yang paling membutuhkan. “Namun faktanya subsidi saat ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas yang sudah memiliki perlindungan lebih baik,” ujar Achmad ketika dihubungi.
Mengutip data World Bank dan Asian Development Bank, kata Achmad, 40 persen rumah tangga terkaya justru menikmati 50 hingga 60 persen subsidi listrik. Sementara 40 persen rumah tangga termiskin hanya mendapat 20 hingga 25 persen subsidi. “Subsidi listrik Indonesia berbasis tarif dan golongan, bukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi riil. Banyak rumah tangga kaya di perumahan elite masih memakai golongan subsidi 900 VA atau 450 VA dengan nama kerabat atau staf rumah tangga mereka,” kata Achmad.
Menurut Achmad, struktur konsumsi listrik juga memperkuat ketimpangan ini. Sebab, ia melanjutkan, banyak rumah tangga miskin di daerah terpencil belum teraliri listrik PLN atau konsumsi listriknya sangat kecil sehingga subsidi yang mereka terima pun minim.
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022 menunjukkan rumah tangga miskin rata-rata hanya menggunakan 40-60 kWh per bulan. Sementara kelompok menengah mengonsumsi 80-150 kWh dan kelompok kaya mencapai 250-400 kWh per bulan.
Meskipun konsumsi kelompok kaya tinggi, ujar dia, proporsi belanja listrik terhadap total pengeluaran mereka relatif kecil sehingga manfaat tambahan subsidi bagi mereka tidak signifikan. “Tambahan subsidi Rp 105 triliun justru akan lebih banyak dinikmati kelompok menengah-atas. Ini yang disebut subsidi regresif, manfaatnya lebih besar bagi yang tidak membutuhkan,” kata Achmad.
Ia menambahkan, jika pemerintah ingin subsidi benar-benar membantu masyarakat miskin dan rentan, kebijakan harus diarahkan ulang. “Subsidi yang besar tapi tidak tepat sasaran ibarat menabur pupuk mahal di tanah berbatu. Itu hanya pemborosan anggaran,” ujarnya.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: APBN Makin Berat, Subsidi Listrik Kian Membengkak
0 Komentar