INFOTERKINI ■ SOPPENG, Rapat Koordinasi bidang pemerintahan pembangunan manusia perekonomian dan infrastruktur tahun 2024 di ruang rapat gabungan dinas kabupaten Soppeng, Selasa, 7/5/2024)
Dan menjadi narasumber Bappelitbangda Prov. Sulsel dan turut dihadiri Kepala BPKAD Para Sekretaris OPD Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng , Para Kasubag/Kasi Perencanaan dan Pejabat Fungsional Perencana OPD
Rapat Koordinasi yang bertema, “Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup”
Dari tema tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) prioritas Pembangunan Daerah yaitu: 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Akuntabel dan Inovatif, 2. Memantapkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi melalui SDM Unggul, 4. Memantapkan kualitas lingkungan hidup yang secara berkelanjutan 4.Memantapkan kualitas infrastruktur serta peningkatan ekonomi masyarakat
Dalam rapat koordinasi tersebut Wakil Bupati Soppeng Ir H,Lutfi Halide menghadiri mewakili Bupati Soppeng
Dan adapun sambutan Bupati Soppeng yang disampaikan Wakil Bupati:
Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing daerah memiliki sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.
Upaya sistematis dimaksud salah satunya dengan melakukan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. proses tersebut, dimulai dari perencanaan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, dengan menggunakan berbagai pendekatan guna mewujudkan perencanaan komprehensif yang mengakomodir berbagai kepentingan guna mewujudkan Visi-Misi Pemerintah yang telah ditetapkan.
Landasan hukum sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah antara lain Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara teknis penyusunan dokumen perencanaan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, DAN RKPD. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa dokumen perencanaan disusun melalui tahapan-tahapan penetapan) hal ini bertujuan agar apa yang direncanakan dan disusun dapat menjadi lebih fokus, terarah, efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan akan lebih menuju ke kondisi yang lebih baik dan terarah, melalui berbagai upaya yang lebih terencana dengan sasaran untuk pemerataan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Hmk)
0 Komentar