INFO TERKINI 🕳️ Soppeng ,Banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu memicu keprihatinan dan kemarahan publik.
Pandangan yang menyebut bahwa "banyak yang ingin menjadi kepala daerah memang bertujuan untuk korupsi" merupakan bentuk kekecewaan nyata dari masyarakat.
Namun, jika dilihat dari sudut pandang penegakan hukum dan pencegahan korupsi, fenomena ini perlu dibedah secara komprehensif melalui beberapa aspek utama:
1. Korupsi Bukan Hanya Niat Awal,
Tapi Juga Kesempatan
Tidak semua figur yang maju dalam Pilkada sejak awal memiliki niat untuk melakukan korupsi. Banyak di antara mereka yang berangkat dengan niat tulus membangun daerah. Namun, ketika memegang kekuasaan, tingginya kewenangan yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat menciptakan kesempatan (opportunity) dan pembenaran (rationalization) untuk menyalahgunakan jabatan.
2. Beban Biaya Politik Tinggi (High-Cost Politics)
Sistem politik dan proses pencalonan yang berbiaya sangat tinggi menjadi salah satu akar masalah utama. Kepala daerah terpilih sering kali menghadapi tekanan untuk menyelesaikannya atau mengembalikan modal kampanye serta membalas budi politik kepada para penyokong dana (donatur/sponsor). Hal inilah yang kerap mendorong terjadinya praktik suap, gratifikasi, transaksi proyek, hingga pengondisian jabatan (jual beli jabatan).
3. Intensitas OTT Menunjukkan KPK Bekerja, Namun Sistem Belum Maksimal
Maraknya OTT di satu sisi membuktikan bahwa penegakan hukum oleh KPK dan aparat penegak hukum masih berjalan tajam. Namun di sisi lain, hal ini menjadi sinyal peringatan bahwa fungsi pencegahan, pengawasan internal pemerintah (APIP), serta sistem integritas partai politik masih memiliki celah yang besar.
4. Solusi dan Sikap LAKI Soppeng
Untuk memutus rantai ini, DPC LAKI Soppeng menyoroti tiga langkah mendasar yang harus diperbaiki:
Reformasi Sistem Pemilu/Pilkada: Mendorong regulasi yang mampu menekan biaya politik agar kandidat berkualitas tidak terjebak dalam utang politik.
Penguatan Pengawasan Masyarakat dan LSM: Lembaga swadaya masyarakat dan insan pers harus tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan sosial (social control) terhadap kebijakan serta pengelolaan keuangan daerah.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Hukuman maksimal dan perampasan aset (asset recovery) bagi pelaku korupsi agar memberikan efek jera secara nyata.
Kesimpulan:
Maraknya OTT kepala daerah adalah cerminan dari kombinasi antara integritas individu yang runtuh dan sistem politik berbiaya tinggi. Tugas kita bersama—baik aparat penegak hukum, elemen masyarakat sipil, maupun lembaga anti-korupsi—adalah menutup celah tersebut agar jabatan kepala daerah kembali menjadi sarana pengabdian, bukan ajang mencari keuntungan pribadi.
Penulis : Hamka S.H - Ketua DPC LAKI Soppeng
0 Komentar