Bupati Suwardi Haseng "Geber" Pembangunan SRT 64, Instruksikan Sistem Dua Shift

INFO TERKINI 🕳️ SOPPENG – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE memberikan ultimatum kepada pelaksana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64 Kabupaten Soppeng agar mempercepat penyelesaian proyek dengan menerapkan sistem kerja 24 jam dalam dua shift. Instruksi itu disampaikan saat meninjau langsung progres pembangunan bersama Tim dari Kementerian Sosial RI, Senin (13/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Plt Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Dinas Sosial Taufiq Ramli, SSTP., MM, serta Kepala Sekolah SRT 64 Soppeng Arni Erjillah, S.Pd., Gr.
Suwardi menegaskan percepatan pembangunan menjadi prioritas agar fasilitas utama Sekolah Rakyat dapat difungsikan sesuai target. Ia meminta pelaksana proyek mengoptimalkan tenaga kerja dengan sistem dua shift sehingga pekerjaan berlangsung tanpa henti.

"Progres pembangunan harus dikebut. Saya ingin pekerjaan berjalan selama 24 jam agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tegasnya.

Bupati juga memastikan akan turun langsung ke lokasi setiap dua hari sekali untuk memantau perkembangan pekerjaan. Menurutnya, kunjungan rutin tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan agar komitmen bekerja 24 jam benar-benar dijalankan oleh pihak pelaksana.

Meski pembangunan kawasan sekolah secara keseluruhan belum rampung, Suwardi berharap fasilitas-fasilitas prioritas sudah dapat digunakan pada 31 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 62 kabupaten/kota di Indonesia.

Fasilitas yang ditargetkan selesai sebelum tanggal tersebut meliputi dua asrama siswa, dua asrama guru, ruang kelas, masjid, gedung serbaguna, kantin, dan dapur. Sementara pekerjaan pada bangunan lainnya dapat dilanjutkan setelah seluruh aspek keamanan dipastikan terpenuhi.

Suwardi menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan peserta didik tidak boleh dikompromikan. Karena itu, meskipun sebagian pekerjaan konstruksi masih berlangsung, area yang digunakan siswa harus dipastikan aman dan layak huni.

Akibat belum fungsionalnya sejumlah fasilitas utama, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang semula dijadwalkan pada 14 Juli 2026 ditunda. Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan MPLS dapat digelar pada 31 Juli 2026 sesuai pedoman Kementerian Sosial.

Sebanyak 370 peserta didik akan mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas 270 siswa baru dan 100 siswa existing. Rangkaian MPLS akan diisi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG), DNA Talent, tes psikologi, serta berbagai penampilan dari siswa existing untuk menyambut peserta didik baru.

(Red)

0 Komentar