INFO TERKINI  🕳️ JAKARTA Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Anshar Manrulu, menilai pernyataan Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang menuduh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto panik menghadapi kritik publik, adalah opini politik yang tidak mendasar.

​Anshar menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan bentuk overthinking politik yang berpotensi memperkeruh suasana, bukan refleksi dari kondisi pemerintah yang sebenarnya.

​Isu Gerakan Mahasiswa Bukan dari Pemerintah

​Menanggapi spekulasi yang menyebut PDIP berada di balik sejumlah aksi unjuk rasa mahasiswa, Anshar mengklarifikasi bahwa isu tersebut sama sekali tidak bersumber dari pihak istana atau pemerintah.

​"Pemerintah Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menuduh PDIP sebagai aktor di balik gerakan mahasiswa," ujar Anshar dalam keterangan tertulisnya.

​Menurutnya, isu tersebut justru pertama kali berkembang secara organik di kalangan mahasiswa sendiri yang tergabung dalam berbagai aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan kelompok gerakan. Oleh sebab itu, ia menilai tidak adil jika pemerintah dituduh panik atas spekulasi yang berkembang liar di ruang publik.

​Pemerintah Akomodasi Kritik Lewat Kebijakan Nyata
​Anshar menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memandang kritik sebagai bagian normal dari ekosistem demokrasi, bukan sebagai sebuah ancaman. 

Ia menolak narasi bahwa setiap respons pemerintah diartikan sebagai bentuk kepanikan.

​Sebagai bukti konkret bahwa pemerintah tidak anti-kritik dan memilih untuk bekerja, Anshar menyelisik lahirnya kebijakan terbaru yang mengakomodasi tuntutan masyarakat bawah.
​Kebijakan Nyata: Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.

​Fokus Regulasi: Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Daring.

​Dampak: Menjawab aspirasi jangka panjang para pengemudi ojek online (ojol) dan transportasi daring di Indonesia.

​"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih mendengar dan bekerja, bukan bersikap defensif terhadap kritik. 

Pemerintah berupaya menerjemahkan aspirasi yang rasional menjadi kebijakan nyata," tambahnya.

​Seruan Menghindari Polarisasi
​Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Partai PRIMA mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga persatuan nasional.

​Anshar mengajak seluruh kekuatan politik, termasuk PDIP, untuk mengedepankan kejujuran intelektual dalam membaca fakta di lapangan, ketimbang membangun narasi yang memperlebar polarisasi politik.

​"Yang terlihat hari ini bukanlah pemerintah yang panik menghadapi kritik. Yang terlihat justru adalah pemerintah yang terus bekerja, membuka ruang dialog, dan berusaha menjawab berbagai tuntutan masyarakat melalui kebijakan yang nyata," pungkasnya.

(Jusmin)