INFO TERKINI ■ BONTANG – Memasuki momentum persiapan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, warga dan wisatawan di kawasan Kampung Budaya Bontang Kuala harus menghadapi tantangan alam yang serius. Pada Jumat pagi (20/03/2026), fenomena banjir rob kembali merendam akses jalan utama, mulai dari gerbang masuk hingga area parkir kendaraan.
Berdasarkan laporan video yang dikirimkan oleh Ketua Lembaga Adat Bontang Kuala, H. Jaffar, sekitar pukul 08.00 WITA, genangan air pasang laut terpantau cukup tinggi sehingga menghambat aktivitas transportasi dan ekonomi masyarakat setempat.
Ancaman Bagi Sektor Pariwisata
Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam, mengingat Bontang Kuala merupakan salah satu Objek Destinasi Tujuan Wisata (ODTW) andalan Kota Bontang.
Ketua DPC MASATA (Masyarakat Sadar Wisata) Kota Bontang, Eko Satrya, menegaskan bahwa jika tidak segera ditangani, banjir tahunan ini akan berdampak buruk pada tingkat kunjungan wisatawan, terutama saat libur Lebaran.
"Banjir rob ini bukan lagi sekadar fenomena alam biasa, tapi sudah mengganggu denyut ekonomi warga dan merusak sarana prasarana publik. Perlu langkah konkret dan terintegrasi dari Pemerintah Kota, Provinsi, hingga Pusat," ujar Eko Satrya.
Poin Usulan Penanggulangan DPC MASATA
Menyikapi hal tersebut, DPC MASATA Kota Bontang mengusulkan lima poin strategis kepada pemerintah dan pihak terkait:
Prioritas Pembangunan: Mendesak Pemkot Bontang dan Kecamatan Bontang Utara untuk memasukkan penanganan banjir rob dalam agenda prioritas di setiap jenjang Musrenbang.
Pembangunan Polder dan Tanggul: Mengusulkan pembangunan polder pengendali arus serta tanggul penahan air laut di wilayah terdampak sebagai solusi permanen.
Intervensi APBN: Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, Pemkot diharapkan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar proyek jangka panjang ini bisa didanai melalui APBN.
Upaya Taktis Sementara: Melakukan pembersihan dan perbaikan drainase secara berkala guna meminimalisir dampak genangan saat pasang tiba.
Dukungan Legislatif: Mendorong anggota DPRD Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI dapil Kaltim untuk mengawal percepatan anggaran dan kebijakan penanggulangan.
Harapan Masyarakat
Warga berharap agar akses menuju Kampung Budaya segera mendapatkan perbaikan permanen. Selain demi kenyamanan warga lokal, hal ini krusial untuk menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata agar tidak terus menurun akibat kendala infrastruktur yang terendam air setiap tahunnya.
(jusmin)
0 Komentar