MAKASSAR, INFO TERKINI - Masa jabatan Taufan Pawe memimpin Partai Golkar Sulawesi Selatan berakhir, Rabu 19 November 2025. Sehari sebelum batas akhir, belum ada tanda-tanda dari Dewan Pimpinan Pusat bakal menunjuk pelaksana tugas. Pun, jadwal pelaksanaan musyawarah daerah juga tak urung diterbitkan. Bila merujuk pada surat edaran DPP Golkar, sejatinya bila tak ada penunjukan pelaksana tugas, maka kepengurusan Taufan Pawe tetap berlanjut hingga musyawarah daerah digelar.
Surat edaran DPP Partai Golkar tertanggal 16 Januari 2025 itu ditandatangani langsung oleh pengurus DPP yakni Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir dan Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji. Adapun materi dari surat edaran itu mengenai masa bakti kepengurusan DPD Partai Golkar provinsi yang akan segera berakhir.
"Berkaitan dengan kepengurusan DPD Partai Golkar provinsi yang masa baktinya akan segera berakhir, maka dengan ini DPP Partai Golkar memperpanjang masa kepengurusan DPD Partai Golkar provinsi yang akan berakhir tersebut sampai ada penetapan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) provinsi yang akan ditetapkan oleh DPP Partai Golkar." Demikian petikan dalam surat edaran tersebut.
Bidang Hukum DPP Partai Golkar Muhammad Sattu Pali yang dikonfirmasi tak memberi komentar panjang mengenai ada tidaknya penunjukan pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan kepengurusan Taufan Pawe. Yang bersangkutan hanya mengirimkan surat edaran tersebut.
"Maknai saja surat edaran itu. Keputusan akhirnya ada di DPP," imbuh Sattu Pali melalui pesan WhatsApp kepada Harian Rakyat Sulsel.
Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng menyatakan pihaknya belum menerima informasi ada tidaknya penunjukan elite untuk mengisi kekosongan kepengurusan di Sulsel. "Belum ada (informasi penujukan pelaksana tugas). Besok (hari ini) SK kami berakhir," imbuh Marzuki.
Marzuki bilang, sebenarnya tidak ada masalah bila SK Ketua DPD I Golkar Sulsel berakhir dan tidak ada penujukan pelaksana tugas. Sebab, kata dia, ada surat edaran dari DPP yang menyatakan bahwa kepengurusan DPD Golkar tingkat provinsi diperpanjang sampai musyawarah daerah digelar.
"Tetap (Taufan Pawe kalau tidak ada pelaksana tugas), karena memang sudah ada surat edarannya DPP yang menegaskan masa bakti kepengurusan DPD Partai Golkar provinsi," beber Marzuki.
"Dasar itu sebagai penegasan untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan DPD Partai Golkar provinsi yang akan berakhir sampai dengan ada pertambahan waktu pelaksanaan musyawarah daerah provinsi," sambung dia.
Kecuali, kata Marzuki, bila DPP akhirnya mengeluarkan keputusan lain seperti menunjuk pelaksana tugas. Hanya saja, sehari sebelum waktu berakhir, belum ada kabar penunjukan, sehingga secara otomatis Taufan Pawe akan tetap melanjutkan kepemimpinannya.
"Kecuali DPP Golkar mengambil keputusan lain. Cuman sampai sekarang ini keputusan lainnya belum ada. Sepanjang itu tidak ada maka kepengurusan ini berlaku sampai dengan pelaksanaan musda," imbuh dia.
Dia mengatakan dalam struktur kepengurusan partai tidak boleh ada kekosongan masa jabatan. Sebab mesin partai disebut harus terus bergerak menyelesaikan kerja-kerja kepartaian.
"Jadi masih beliau (Taufan Pawe) mengendalikan (ketua). Tidak boleh ada kevakuman," ucap Marzuki.
Kepastian Taufan Pawe melanjutkan jabatannya sebagai ketua Golkar Sulsel juga disampaikan juru bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, Dia mengatakan, bahwa perpanjangan tersebut sesuai dengan ketentuan organisasi.
“Benar, SK berakhir 19 November. Namun kami harus tetap melihat petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman utama," kata dia.
Zulham menjelaskan bahwa tidak hanya di Sulawesi Selatan, keputusan memperpanjang masa jabatan juga terjadi di beberapa daerah lain. Ia mencontohkan DKI Jakarta dan sejumlah wilayah yang masa jabatan kepengurusannya telah berakhir, namun tetap mendapatkan perpanjangan hingga pelaksanaan musda.
“Seluruh SK diperpanjang hingga diperpanjangnya musda. Kemarin DKI dan daerah-daerah lain, masa jabatannya selesai tapi diperpanjang. Ini hal yang lumrah dalam organisasi,” tutur Zulham.
Dia menekankan bahwa DPP Partai Golkar memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan terkait kepengurusan daerah. Karena itu, menurutnya, struktur di bawah harus mengikuti keputusan yang telah ditetapkan.
“Pada dasarnya DPP memiliki kebijakan lain. Kami ini ditunjuk dan wajib patuh karena DPP yang paling tahu kondisi dan kebutuhan organisasi,” tutur dia.
Sebelumnya, sejumlah spekulasi bermunculan termasuk nama-nama calon pelaksana tugas ketua Golkar Sulsel. Beberapa elite itu yakni Ketua bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Muhidin M. Said, Wakil Ketua Umum bidang Fungsi Kebijakan Idrus Marham, Ketua bidang Kewiraswastaan Solihin Kalla, serta Ketua bidang Kebijakan Poli Luar Negeri dan Hubungan Internasional Ali Mochtar Ngabalin.
Ada juga nama Wakil Ketua Umum bidang Fungsi Elektoral II Meutya Hafid, Wakil Sekjen Kepartaian Hakim Kamarudin, dan Departemen bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Andi Fauziah Pujiwatie Hatta. (IT/C)
0 Komentar