"Kalau saya secara pribadi setuju Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih oleh DPRD. Karena bisa mengurangi pengeluaran politik. Lebih banyak mudharatnya," ucap Sofyan Hasdam kepada wartawan.
Andi menjelaskan, kondisi hari ini banyak kader-kader partai dengan kualitas yang baik tersisih oleh para bohir politik atau mereka yang memiliki kemampuan uang yang melimpah. Walhasil, pemilihan kepala daerah jauh dari semangat reformasi karena berjalan secara transaksional.
Sofyan Hasdam bercerita di negara dengan demokrasi yang dewasa seperti Amerika pemilihan secara langsung baru dilakukan dalam 50 tahun terakhir. Sebelumnya, masih sistem perwakilan.
Setelah pemilih sudah cerdas berpolitik, barulah sistem pemilhan dipilih langsung oleh warga walaupun dengan skema kolektif. "Nanti setelah pemilih sudah bijak barulah dikembalikan ke sistem pemilu langsung," ungkapnya.
Pemilu yang berjalan secara transaksional, lanjut Sofyan, sudah banyak memberi pelajaran di sejumah daerah dengan kasus suap karena kepala daerah harus mengembalikan biaya politik yang mahal.
Dengan sistem pemilihan tidak langsung, pengawasan oleh penegak hukum juga lebih mudah sehingga transaksi politik bisa diminimalisir sebab cakupannya lebih kecil.
Di saat yang bersamaan, partai politik harus berbenah secara total. Parpol harus menjalankan kaderirasi secara ketat, sistematis dan transparan sehingga melahirkan kader-kader yang berkualitas.
Dengan demikian, para kontestan yang akan berlaga di pemilu merupakan kader layak bukan hasil karbitan karena uang. "Coba saja dilihat beberapa daerah, kandidat yang diusung partai bukan kadernya malah non kader karena mungkin kalah uang," sambungnya.
(jusmin)
0 Komentar